Propertypreneur

Menjadi Entrepreneur dalam Bidang Property

Aspek Hukum Kontrak Kerja Konstruksi Rumah

Topik kita sekarang ialah aspek hukum kontrak kerja konstruksi rumah. Dalam penyusunan suatu kontrak kerja konstruksi diperlukan adanya pengenalan aspek hukum yang nantinya akan mengikat maupun menjadi landasan kontrak kerja tersebut. Hal ini dimaksudkan supaya pihak-pihak yang berperan dalam pembuatan kontrak kerja tersebut tak akan saling dirugikan. Dengan kata lain, dibuat kontrak kerja yang seimbang antara hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Hukum Kontrak Kerja

Aspek Hukum Kontrak Kerja Konstruksi

Mengenal aspek hukum kontrak kerja konstruksi sangat penting bagi pemilik rumah selaku pemberi kerja dan pemborong selaku penerima kerja. Tujuannya ialah agar kontrak kerja konstruksi yang nantinya dibuat akan dapat dipertanggungjawabkan oleh kedua belah pihak.

A. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kontrak adalah bentuk kesepakatan yang termasuk ke dalam hukum perjanjian. Dalam sistem hukum Indonesia, aspek hukum kontrak kerja (perjanjian) ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Dagang.

Hukum perdata merupakan hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain (terkait masalah hukum). Hukum ini menitikberatkan pada kepentingan perseorangan. Sementara hukum dagang yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan hukum satu dengan yang lainnya dalam dunia perdagangan.

Suatu perjanjian yaitu satu peristiwa bahwa seseorang berjanji pada orang lain maupun 2 orang berjanji akan sesuatu yang menyebabkan timbulnya perikatan. Sementara suatu perikatan yaitu suatu hubungan hukum antara 2 pihak. Dengan perikatan tersebut pihak yang satu berhak menuntut pihak lainnya mengenai sesuatu hal. Dan pihak lain itu berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.

Hubungan hukum berarti hak dijamin oleh hukum atau UU. Yang jika tak dipenuhi bisa dituntut di muka hakim atau pengadilan. Dalam perwujudannya, perjanjian bisa menyangkut hal tertulis dan tak tertulis. Perjanjian atau persetujuan tertulis disebut kontrak kerja.

B. Sistem dan Azas Perjanjian

Hukum kontrak kerja (perjanjian) di Indonesia berdasarkan KUHPdt/BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / Burgerlijk Wedboek) yang menganut sistem terbuka. Sehingga pasal-pasal yang termuat di dalam KUHPdt/BW adalah hukum pilihan. Hal ini berarti bahwa pihak-pihak yang membuat perjanjian akan bebas untuk mengabaikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHPdt/BW asalkan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian terpenuhi.

Dalam hukum perjanjian, berlaku suatu azas yaitu azad konsensualisme. Pada dasarnya perjanjian dan perikatan telah dilahirkan pada detik pertama dicapainya suatu kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian ini sudah sah jika semua pihak yang terlibat dalam perjanjian sudah bersepakat terhadap hal-hal pokok perjanjian. Dan juga tanpa dibutuhkan lagi suatu formalitas.

C. Syarat-Syarat Sah Suatu Perjanjian

Hukum kontrak kerja / perjanjian dikatakan sah bila sudah memenuhi beberapa persyaratan seperti berikut ini.

  • Tidak ada paksaan/suka rela. Tak adanya paksaan atau tekanan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut. Dan juga dengan berlandaskan pada kesadaran atau kesukarelaan dari masing-masing pihak.
  • Pihak-pihak yang bersepakat mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian atau kontrak kerja. Pihak-pihak bersangkutan dalam perjanjian tersebut tak sedang mengalami gangguan jiwa. Dengan kata lain, semua pihak mesti sehat rohani dan memiliki kapasitas umur yang dipandang pantas untuk bikin perjanjian tersebut.
  • Obyek perjanjian tertentu sudah ditentukan atau ditetapkan yang akan menjadi dasar pembuatan surat perjanjian atau kontrak kerja tersebut.
  • Suatu perjanjian tidak bertentangan dengan hukum. Perjanjian yang dibuat mesti berlandaskan pada hukum dan juga tak bertentangan dengan hukum yang sedang berlaku.

Pada prinsipnya undang-undang tidak mengharuskan adanya perjanjian tertulis untuk suatu perjanjian yang akan dibuat. Namun, pada praktiknya untuk perjanjian jangka panjang dan berisiko serta untuk pembuktian di pengadilan maka lazimnya perjanjian harus dibuat tertulis.

D. Wanprestasi

Bila salah satu pihak tidak melakukan apa yang telah dijanjikan sesuai hukum kontrak kerja yang dibuat, maka ia melakukan wanprestasi. Wanprestasi artinya kelalaian atau kealpaan. Wanprestasi seorang pemborong bisa berupa tak melakukan hal-hal yang telah disanggupi akan dilakukan serta melakukan hal yang :

  • dijanjikan, tetapi tidak seperti yang dijanjikan,
  • dijanjikan, tetapi terlambat,
  • menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sementara sanksi hukum bagi pemborong yang melakukan wanprestasi, yaitu

  • membayar ganti rugi yang diderita pemilik rumah,
  • membatalkan perjanjian,
  • mengalihkan risiko.
a. Ganti Rugi

Pengertian ganti rugi mencakup 3 hal, yakni :

  • Rugi biaya ialah segala pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh pemilik rumah.
  • Rugi yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang milik pemilik rumah yang disebabkan oleh kelalaian pemborong.
  • Bunga yakni kerugian berupa kehilangan keuntungan yang telah dibayangkan atau diperhitungkan oleh pemilik rumah.
b. Pembatalan Perjanjian

Pembatalan perjanjian / kontrak adalah sanksi hukum buat pemborong yang melakukan wanprestasi. Pembatalan perjanjian bertujuan untuk membawa kedua belah pihak kembali pada kondisi sebelum diadakannya perjanjian. Jika suatu pihak telah menerima sesuatu dari pihak yang lain. Baik berupa uang ataupun barang maka hal itu mesti dikembalikan.

c. Pengalihan Risiko

Peralihan risiko merupakan sanksi hukum bagi pemborong yang melakukan wanprestasi sesuai hukum kontrak kerja yang berlaku. Misalnya bila adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu. Di mana sejak perikatan atau perjanjian dibuat atau dilahirkan, maka saat terjadinya kelalaian akan menjadi tanggung jawab pihak pemborong. Kelalaian ini berupa keterlambatan penyelesaian bangunan tersebut ataupun kondisi bangunan yang tak sesuai dengan rencana kerja

Dalam hal ini si pemborong diwajibkan memberikan bahan dan pekerjaannya dengan cara bagaimanapun akan musnah sebelum pekerjaan diserahkan. Maka segala kerugian jadi tanggungan pemborong. Kecuali jika pemborong sudah lalai untuk menerima pekerjaan tersebut. Jika pemborong diwajibkan melakukan pekerjaannya saja dan pekerjaannya musnah maka pemborong tersebut harus bertanggung jawab untuk kesalahannya.

Bila dalam hal ini musnahnya pekerjaan terjadi di luar kelalaian pemborong. Sedangkan pihak yang memborongkan sudah lalai untuk memeriksa dan menyetujui pekerjaannya. Maka pemborong tak berhak atas harga yang dijanjikan. Kecuali bila musnahnya barang tersebut disebabkan oleh suatu cacat dalam bahannya.

E. Keadaan Memaksa

Pemborong dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi bila wanprestasi disebabkan oleh keadaan memaksa. Dalam hukum kontrak kerja pasal 1244 BW (Burgerlijk Wedboek), keadaan memaksa tersebut adalah

  • sesuatu hal yang tidak terduga,
  • sesuatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pemborong,
  • tak ada itikat buruk pada kedua hal tersebut.
F. Interpretasi perjanjian

Agar terjadinya perselisihan atau sengketa bisa dihindari, karena adanya perbedaan penafsiran pada perjanjian antara pihak pemilik rumah dengan pemborong. Maka dalam suatu perjanjian perlu dicantumkan semua hal yang dimaksud oleh para pihak pada saat diucapkan. Pekerjaan ini disebut penafsiran perjanjian.

Demikian informasi terkait dengan aspek hukum kontrak kerja konstruksi rumah, kami harap post ini bermanfaat untuk kalian. Mohon post kontrak kerja pembangunan rumah ini disebarluaskan agar semakin banyak yang memperoleh manfaat.

Referensi :

Kontrak Kerja

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Investasi Property Syariah
Investasi Property Syariah yang Menguntungkan Dunia Akhirat
Jasa Digital Marketing
Jasa Digital Marketing untuk Produk Properti
Komunitas Digital Marketing SB1M
Komunitas Digital Marketing SB1M Tepat untuk Propertipreneur
Pelatihan Digital Marketing
Pelatihan Digital Marketing Strategi Baru Pemasaran Properti
Desain Rumah Teknik Meningkat Rumah
Tips Membangun Gazebo yang Bagus
Tips Membangun Gazebo yang Bagus di Rumah
Percantik Jendela Rumah
Percantik Jendela Rumah agar Tampil Lebih Segar dan Memikat
Memilih Penjual Kubah Masjid
Tips Memilih Penjual Kubah Masjid Terbaik

Kaya dari Properti

Arsitektur Bisnis Properti Broker

Produk Properti

Kavling Siap Bangun Properti Produktif Rumah Syariah

Produk Sampingan

Buku Bisnis Herbal Produk Lain

Tipe Properti

Properti Lain Rumah Tanah
Agraria Kontrak Kerja Perizinan Properti
Perjanjian Kerja Konstruksi
Faktor Penting dalam Perjanjian Kerja Konstruksi
Kontra Kerja Konstruksi
Mengapa Perlu Kontrak Kerja Konstruksi yang Baik
Kepemilikan Tanah
Kepemilikan Tanah Harus Terdaftar di Instansi Terkait
Taman Tahfidz Firdaus Purwakarta
Taman Tahfidz Firdaus Purwakarta Investasi Properti yang Menguntungkan
Ar Radea Residence Cikarang
Ar Radea Residence Cikarang Bekasi Rumah Syariah Murah
Cahaya Alam Setu Bekasi
Cahaya Alam Setu Bekasi Kavling Strategis Non Riba
Nuansa Alam Transyogi Bogor
Nuansa Alam Transyogi Bogor Cara Cerdas Investasi Properti