Propertypreneur

Menjadi Entrepreneur dalam Bidang Property

Dasar Kepemilikan Hak Atas Properti Tanah dan Rumah

Topik kita kali ini adalah dasar kepemilikan hak atas properti tanah dan rumah. Selama ini ada sebagian masyarakat menyangka bukti kepemilikan hak atas bangunan cukup dengan Surat Perjanjian Jual Beli, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), bukti transaksi (berupa kuitansi atau tanda pembayaran) atau Surat Keterangan Pembagian Waris.

Dasar Kepemilikan Hak Atas Properti Tanah dan Rumah

Padahal bukti kepemilikan yang mendapat jaminan hukum adalah sertifikat kepemilikan hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui dinas pertanahan setempat. Setiap pengakuan hak oleh seorang atau kelompok masyarakat atas sesuatu harus berdasarkan bukti yang kuat dan sah menurut hukum, tak terkecuali yang terkait dengan hak atas tanah dan rumah.

Hukum perdata yang memuat aturan kepemilikan seseorang atas tanah dan bangunan pun mendasarkan keputusannya berdasarkan bukti-bukti tertulis. Dokumen ini merupakan prioritas dalam penanganan masalah hak milik tanah dan bangunan. Tanpa bukti tertulis, kita tidak dapat membuat pengakuan di hadapan hukum mengenai obyek hukum tersebut.

Hak Milik biasanya diperoleh karena warisan (turun-temurun) atau dari jual beli atas dasar kepercayaan, tanpa ada bukti dokumen/tertulis. Sedangkan Hak Pakai (HP) adalah hak yang terbatas pada kewenangan untuk menguasai, menempati dan menggarap yang diperoleh dengan perjanjian sewa-menyewa, pinjam atau imbal jasa, baik dari pemilik tanah maupun rumah.

Jenis Kepemilikan Tanah

Dasar kepemilikan hak atas properti yaitu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Berdasarkan UU Agraria tersebut sebenarnya masyarakat dapat mengenal lebih banyak lagi tentang jenis kepemilikan tanah, di antaranya:

  • Hak Milik (Right of Ownership)
  • Hak Guna Usaha (Right of Use)
  • Hak Guna Bangunan (Right to Build)
  • Hak Sewa Bangunan (Right of Lease for Building)
  • Hak Membuka Tanah (Right of Clear Land)
  • Hak Pemungutan atas Hasil Hutan
  • Hak Pakai;

Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas dan hak-hak yang sifatnya sementara yang ditetapkan dengan undang-undang, yakni

  • hak guna air,
  • hak pemeliharaan dan penangkapan ikan, serta
  • hak guna ruang angkasa,

Hak Sewa Bangunan

Salah satu jenis kepemilikan tanah menurut dasar kepemilikan hak atas properti (UU Agraria) yaitu Hak Sewa Bangunan (Right of Lease for Building). Hak Sewa Bangunan adalah hak yang memberi kewenangan untuk mempergunakan tanah milik orang atau pihak lain dengan membayar sejumlah uang kepada pemilik tanah tersebut.

Pembayaran uang sewa dapat dilakukan satu kali atau berkali-kali menurut waktu yang disepakati. Uang sewa bisa dibayarkan sebelum atau sesudah tanahnya dipakai. Perjanjian sewa tanah ini juga tidak boleh mengandung unsur pemerasan.

Pemegang hak sewa dimungkinkan bagi Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di Indonesia, badan hukum yang berdiri menurut hukum yang berlaku di Indonesia sekaligus berkedudukan di Indonesia, serta badan hukum asing yang mempunyai perwalian di Indonesia.

Kepemilikan Atas Rumah Susun

Beberapa hak atas tanah dan bangunan di atas berlaku untuk single house (rumah biasa). Terdapat perbedaan yang sifatnya prinsip, antara kepemilikan hak atas single house dengan rumah susun. Dasar kepemilikan hak atas properti apartemen diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 yaitu :

  1. Kepemilikan Perseorangan
  2. Kepemilikan Bersama

Investasi Properti

Demikian informasi berkaitan dengan Dasar Kepemilikan Hak Atas Properti Tanah dan Rumah, semoga post ini membantu Anda. Tolong post ini disebarluaskan supaya semakin banyak yang memperoleh manfaat.

Referensi :

Panduan Perizinan Properti

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *